Di Kompetisi Indonesia Super League (ISL), misalnya. Dari 18 klub, termasuk PSM Makassar, Persema Malang, dan Persibo Bojonegoro, terdapat empat klub masih terjaring problem internal. Mereka adalah Arema FC Malang dan Persija Jakarta tersandung dualisme kepemimpinan.
Sementara Persipura Jayapura dan Semen Padang (SP) tengah menunggu pengesahan Perseroan Terbatas (PT) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Permasalahan itu belum termasuk polemik klub di Divisi Utama. Yang jelas, PSSI tak akan menolerir permasalahan itu dan bersikeras mengumumkannya hari ini, meski total 68 klub telah menyerahkan dokumen kepada PSSI.
Keputusan itu membuat Persipura terancam terlempar dari level 1. Sebab, jawara ISL musim 2010/2011 ini belum memiliki badan hukum PT. Permasalahan badan hukum Persipura sebenarnya sudah satu tahun lamanya dan masih dalam proses Kemenhukam.
Situasi ini bukan saja akan menjelekkan reputasi Mutiara Hitam sebagai juara ISL musim lalu, tapi Boaz Solossa dkk juga terancam tidak bisa berkompetisi di level tertinggi AFC. “Bisa saja mereka terlempar dari level satu. Tapi, kami tidak rela kalau Persipura sampai terlempar. Persipura adalah salah satu tim terkuat,” terang Anggota Eksekutif Komite (Exco) PSSI Sihar Sitorus.
Manajemen Persipura menepis Mutiara Hitam akan terlempar dari status level 1. Mereka mengklaim Persipura sudah berbadan hukum. “Prosesnya sudah selesai. Waktu kami datang ke Jakarta untuk menyerahkan dokumen, kami cek ke Menkumham sudah selesai PT-nya,” tutur Asisten Manager Persipura Anton Imbenai.
Selain Persipura, kondisi serupa dialami SP. Klub berjuluk Kabau Sirah ini belum memiliki PT dalam kelengkapannya berkompetisi. Sama seperti Persipura, SP pun terancam akan terlepar dari level tertinggi.
Meskipun masih banyak persoalan di klub, PSSI tetap bersikukuh mengumumkan hasil verifikasi hari ini. “Tetap besok (hari ini) pengumuman klub-klub di level 1 atau level 2. Sekarang kami harus teruskan semua keputusan yang telah dibuat,” ungkap Sihar di Kantor PSSI, Jakarta, kemarin.
PSSI memang harus tegas, termasuk mengenai pengumuman status klub-klub yang akan tampil di kompetisi sepak bola Tanah Air nanti. Keputusan itu membuat klub-klub lebih menyadari pentingnya persiapan, termasuk soal badan hukum PT yang disahkan Menkumham. Kesadaran sangat dibutuhkan pelaku sepak bola dalam negeri.
Sebab, kebanyakan klub-klub Indonesia, termasuk di Divisi Utama masih minim kesadaran itu. Buktinya, hanya 13 dari total 36 klub yang melengkapi persyaratan memadai. Sisanya, 6 klub tengah menunggu pengesahan PT dari Menkumham, dan 16 klub lainnya belum memiliki badan hukum PT.
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang hanya berharap ada keajaiban buat mereka melengkapi semua dokumen,” ujar Sihar. Selain terkait badan hukum, masalah deposito klub juga menjadi kesiapan paling mengkhawatirkan. Karena, sampai sejauh ini, baru dua klub saja yang baru menyerahkan deposito.
Mereka adalah Madiun Putra dan Pro Duta FC. Jika Madiun Putra telah menyerahkan deposit Rp2 miliar dalam bentuk bank garansi. Pro Duta FC telah menyetor deposit Rp5 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai. Sihar menyatakan, deposit adalah salah satu ketetapan vital yang akan dinilai AFC.
Jika ketentuan tersebut tidak bisa dilengkapi klub-klub yang akan ikut berkompetisi, bisa saja Indonesia tidak akan bisa mengikuti kompetisi AFC. Karena itu, PSSI akan semaksimal mungkin melobi AFC terkait hukuman yang akan diberikan. Berbagai cara akan dilakukan PSSI untuk melobi dan meminta kemudahan dari AFC.
“Jika tidak ada tambahan deposito, kami akan berpikir kreatif dan menjalani beberapa konsekuensi. Kemungkinan salah satu konsekuensi yang akan diterima adalah tidak bisa ikut dalam kompetisi AFC,” tandas Sihar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar